Netanyahu Adakan Rapat Darurat Menanggapi Keputusan Pengadilan Internasional, Menteri-Menteri Israel Marah

Table of Contents

Al Jazeera – Anadolu: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan rapat darurat hari ini, Jumat, untuk membahas respons terhadap keputusan Pengadilan Internasional yang meminta Tel Aviv menghentikan operasi militernya di kota Rafah, selatan Jalur Gaza. Para menteri Israel menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan keras terhadap keputusan tersebut.

Surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa Netanyahu memutuskan untuk mengadakan rapat darurat tanpa mengundang dua menteri Dewan Perang, Benny Gantz dan Gadi Eizenkot, untuk membahas tanggapan terhadap keputusan pengadilan.

Sementara itu, Radio Tentara Israel melaporkan bahwa Gantz telah menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken terkait keputusan Pengadilan Internasional tersebut. Gantz mengklaim bahwa Tel Aviv akan terus bertempur di Rafah sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Yedioth Ahronoth

Gantz menambahkan bahwa tentara Israel akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari melukai warga sipil, bukan karena Pengadilan Internasional, tetapi karena identitas Israel, klaimnya. Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut Pengadilan Internasional sebagai "anti-Semit."

Melalui platform X, Ben Gvir menyatakan bahwa tanggapan terhadap keputusan pengadilan harus berupa pendudukan Rafah, peningkatan tekanan militer, dan kekalahan total Hamas hingga kemenangan penuh tercapai dalam perang ini, katanya.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan bahwa Tel Aviv tidak akan menerima putusan Pengadilan Internasional yang memerintahkannya menghentikan operasi militer di Rafah. Ia menambahkan bahwa permintaan agar Israel menghentikan "perang melawan Hamas" sama dengan meminta Israel untuk menghilang dari peta, menekankan bahwa orang Israel tidak akan menyetujuinya.

Dalam nada yang sama, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Internasional berarti "meminta Israel untuk tidak melawan," dan menganggap keputusan itu "tidak bermoral."

Menteri Kebudayaan Israel Miki Zohar menyatakan bahwa "hakim Pengadilan Internasional diundang ke Gaza untuk meyakinkan Hamas agar mengembalikan para tahanan," dan hingga hal itu terjadi, tidak ada kemungkinan untuk menghentikan pertempuran di Rafah. Zohar menambahkan bahwa penghentian serangan di Rafah adalah "penghinaan" terhadap para tahanan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyebut bahwa kegagalan pengadilan untuk menghubungkan penghentian pertempuran di Rafah dengan pengembalian para tahanan sebagai "kehancuran moral dan bencana etis," katanya.

Sumber: Al Jazeera, 24 Mei 2024